Daftar isi :
TRAINING HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN STRATEGI KEBIJAKAN REMUNERASI
PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN STRATEGI KEBIJAKAN REMUNERASI
LATAR BELAKANG PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN STRATEGI KEBIJAKAN REMUNERASI
Sering kali kita jumpai pada suatu Perusahaan, Pimpinan atau Staff bidang Sumber Daya Manusia/Human Resources yang bertanggung jawab mengelola Hubungan Industrial dan telah memahami dengan baik Ketentuan Perundang-undangan Ketenagakejaan, tidak dilibatkan dalam pembuatan atau pengembangan Konsep Kebijakan tentang Penggajian dan Kesejahteraan, atau sebaliknya, Pimpinan atau Staff yang ‘menguasai’ bidang Penggajian justru melakukan ‘pelanggaran’ atas Ketentuan Perundang-undangan karena minim pengetahuan tentang Hubungan Industrial. Alangkah idealnya bila seorang yang akhli dalam bidang Industrial Relations/Hubungan Industrial juga memahani kiat-kiat berstrategi dalam menentukan Kebijakan dibidang Pengupahan dan Kesejahteraan, dan mereka yang bergelut dalam bidang Compensation & Benefit juga memahami Ketentuan Ketenagakerjaan yang terkait dengan Hak-hak Normative Karyawan dan Kebijakan ‘non mandatory’ yang umum dan pantas diberikan kepada Karyawan dan Keluarganya, sesuai dengan kemampuan
Perusahaan.
MAKSUD PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN STRATEGI KEBIJAKAN REMUNERASI
Workshop ini dirancang agar Peserta dapat memadukan pemahaman tentang Ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dengan kiat-kiat berstrategi dibidang Remunerasi (Compensation & Benefit) agar dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik sehingga Perusahaan dapat mempertahankan Pekerja yang berprestasi, dan berhasil menarik Pekerja baru untuk bergabung. Bila pada saat yang sama semua ketentuan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik dan benar, tentu suasana ‘industrial peace’ dimana keamanan berusaha dan ketenangan bekerja dapat terus dipelihara dan dipertahankan untuk menunjang produktifitas Pekerja dalam pencapaian target Perusahaan.
TUJUAN PELATIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN STRATEGI KEBIJAKAN REMUNERASI
Setelah mengikuti Pelatihan ini, peserta akan memahami dan dapat melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan serta menerapkannya pada Rancangan Kebijakan Penggajian dan Kesejahteraan, melengkapi Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, menyiapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan baik dan benar, serta memahami dengan baik kaidah-kaidah dan ketentuan tentang Outsourcing, ketentuan perundang-undangan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara umum, Bipartit dan Serikat Pekerja.
TARGET PESERTA
Praktisi HR, Anggota Management yang membidangi Divisi SDM/HR, Pimpinan dan Pekerja Staff Divisi SDM/HR, Pimpinan/Penyelia Unit Lini, anggota Bipartit serta Pengurus Serikat Pekerja.
SYLLABUS/MATERI BAHASAN,
- Pengertian compact (singkat, padat) tentang Remunerasi (Compensation & Benefit)
- Maksud dan tujuan kebijakan dalam bidang remunerasi
- Berbagai Jenis Komponen Remunerasi (Compensation & Benefits), Penggajian dan Kesejahteraan yang umum dan khusus.
- Komponen Kompensasi wajib (normative) dan pilihan, serta konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang perlu diantisipasi Perusahaan.
- Ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terkait dengan pengupahan dan kesejahteraan yang wajib dilaksanakan (mandatory).
- Memilih komponen Kompensasi dan Kesejahteraan yang cocok dengan jenis industri dan budaya Perusahaan, serta aspirasi Pekerja.
- Kelebihan dan kekurangan dalam memilih Komponen Kompensasi Tunggal (single component) atau Komponen Kompensasi Ganda (multiple components).
- Maksud dan tujuan dari program retensi.
- Kebijakan dalam bidang Kesejahteraan yang diatur secara umum, sehingga perlu pengaturan khas dan khusus dalam pelaksanaannya pada Perusahaan.
- Ketentuan Normatif tentang Lembur, Cuti, Jamsostek, Ketidak hadiran dengan upah, Pesangon, THR dll.
- Kebijakan Internal Perusahaan, non normative:
- Pensiun, menentukan usia pensiun dan pengaturan pensiun dini. Mempekerjakan kembali Pekerja yang sudah pensiun atau menerima Pekerja baru yang telah melampaui usia pensiun.
- Kebijakan tentang jumlah hari cuti, apakah disamakan untuk semua Pekerja, atau dengan pertimbangan tertentu, dibedakan berdasarkan golongan jabatan atau masa kerja. Cuti panjang, apakah diperlukan?
- Kebijakan khusus Kecelakaan Kerja, pembiayaannya dan tentang Pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja atau bukan karena kecelakaan kerja.
- Pembayaran THR atas dasar kebijaksanaan Perusahaan, sebagai bagian dari kebijakan dalam kesejahteraan Pekerja.
- Kerja lembur dihari libur, bagi pekerja yang berhak atas pembayaran upah lembur dan yang tidak berhak atas uang lembur, kebijaksanaan tentang cuti hamil dan melahirkan, ijin menunaikan ibadah haji, kelahiran anak yang tidak lagi menjadi tanggungan perusahaan.
- Ketentuan Perundang-undangan, UU13/2003 dan Keputusan-keputusan Menteri sebagai rujukan pelaksanaan.
- Bipartite sebagai sarana komunikasi dan konsultasi.
- Serikat Pekerja, sebagai mitra komunikasi, diskusi dan negosiasi.
- Menyiapkan naskah Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, hal-hal yang perlu diatur secara khusus sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, peraturan yang belaku dan kiat-kiat pelaksanaannya. Memastikan terpenuhinya ketentuan perundang-undangan, tanpa melanggar hak-hak Pekerja.
- Outsourcing, peraturan yang berlaku dan kiat-kiat pelaksanaannya. Memastikan terpenuhinya ketentuan perundang-undangan tanpa melanggar hak-hak Pekerja.
- Menelaah ketentuan/kebijakan khusus untuk keperluan khusus dan ketentuan industri tertentu dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan.
- Melaksanakan ketentuan tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada daerah operasi tertentu pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Kep 234/Men/2003) dan sector Pertambangan Umum (Per 15/Men/2005).
- Pelaksanaan ketentuan Outsourcing yang berbeda-beda dari satu industri ke industri lainnya.
- Diskusi interaktif untuk menelaah ketentuan/kebijakan khusus untuk tujuan khusus.
- Program retensi
- Sign-on Bonus
- Pinjaman dan Fasilitas Khusus.
- Pembayaran Tunai bersyarat
- Beragam tujanganan khusus bersyarat: Tunjangan Khusus Daerah Tertentu, Tunjangan Khusus Keakhlian Tertentu, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Funsional.
- Bantuan Biaya Pendidikan untuk Pekerja.
- Bantuan Biaya Pendidikan atau Penghargaan Prestasi untuk anak Pekerja.
- Dll.
- Program retensi
- Lain-lain bahasan dalam bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan (Industrial Relations and Compensation & Benefit).
- Tanya jawab
- Pembahasan kasus
INSTRUKTUR
Instruktur yang mengajar pelatihan Hubungan Industrial Dan Strategi Kebijakan Remunerasi ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Hubungan Industrial Dan Strategi Kebijakan Remunerasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2025 :
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Biaya dan Lokasi Pelatihan :
- Jakarta :
- Bandung
- Yogyakarta
- Surabaya
- Malang
- Bali
- Lombok
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.
Fasilitas Pelatihan di transform-mpi.com:
- Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
- 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Bagpackers (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
